Gugatan Praperadilan Dikabulkan, Intan Prihatina Segera Bebas dari Tahanan Polda Bali

Kabardenpasartv – Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Intan Prihatina (pemohon) kepada Polda Bali (termohon). Sebelumnya Intan Prihatina ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Bali.

“Adapun point dalam putusan bahwa penangkapan, penetapan sebagai tersangka serta penahanan terhap klien kami dinyatakan tidak sah,” kata Doktor I Gusti Ngurah Muliarta, SH., MH.,CLA., I Gusti Putu Budiadnyana, SH.,MH.,Qwp., Rachmat Indra Dharma, SH.,LL.M dan Bayu Wicaksono SH, selaku tim kuasa hukum Intan, Senin (11/12/2023) di Denpasar.

Muliarta menerangkan, dalam pertimbangannya hakim tunggal Gede Putra Astawa yang menyidangkan perkara tersebut juga menyatakan, terkait perjanjian jual beli apabila ada para pihak yang merasa tidak puas, agar melakukan gugatan wanprestasi.

Sedangkan dalam sidang perdata sebelumnya, proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Intan Prihatina dengan pihak penjual dinyatakan sah oleh pengadilan.

“Kalau pelapor keberatan, kenapa pada saat itu pelapor mau menandatangani akta jual beli. Kalau saja pelapor waktu itu keberatan, klien kami tidak keluar uang dan tidak kena perkara hukum seperti sekarang,” ujarnya.

“Sehingga kami juga dapat sampaikan, klien kami sebenarnya telah menjadi korban dalam perkara ini,” sambung Muliarta.

Di tempat yang sama I Gusti Putu Budiadnyana menambahkan, setelah menerima salinan putusan dari pengadilan, pihaknya akan ke Polda Bali dan meminta agar Intan Prihatina dikeluarkan dari tahanan.

“Jika hari ini telah kami dapatkan salinan putusan, kami akan langsung ke Polda untuk membebaskan Ibu Intan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Intan dilaporkan ke Polda Bali oleh Nyoman Kastawa dan I Nyoman Danaya terkait jual beli tanah di Dusun/Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung seluas 42.900 meter persegi.

Berdasarkan bukti pembayaran dan saksi-saksi, Gusti Budiadnyana menerangkan bahwa kliennya sudah melakukan pembayaran atas tanah tersebut. Sehingga pada saat penandatanganan PPJB dan kuasa berjalan dengan lancar dan tanpa ada keberatan dari pihak pemilik tanah.

Namun setelah sebelumnya ditunjukkan bukti transfer pembayaran serta telah pula dibacakan isi PPJB dan kuasa, kenapa justru setelah tujuh tahun berlalu pihak pemilik tanah merasa keberatan dan mengatakan tidak menerima pembayaran.

“Secara logika saja, apalagi menyangkut masalah uang, seminggu atau sebulan saja jika benar tidak menerima pembayaran pastinya dikejar kejar itu pembeli,” bebernya.

Dirinya menjelaskan, awal mula persoalan hingga dilakukan gugatan praperadilan. Di mana Intan Prihatina mendapat informasi dari seseorang bernama AA Putu Suryadi sekitar bulan April tahun 2016 akan menjual tanah berlokasi di Desa Klumpu dengan luas 42.900 m2.

Kala itu AA Putu Suryadi mengatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Desa Klumpu, luas 42.900 m2 tersebut atas nama orang lain yang bernama I Nyoman Kastawa, S.Ag dan I Nyoman Danaya.

Intan Prihatina datang ke lokasi tanah tersebut yang masih dalam keadaan tanah pertanian. Selanjutnya Intan Prihatina melakukan penawaran kepada AA Putu Suryadi yang akhirnya disepakati dengan harga Rp1,3 miliar.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Intan Prihatina menyepakati dan melanjutkan transaksi ke Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra,S.H yang beralamat di Jalan Sutomo No. 59, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Di hadapan Notaris disepakati oleh pemilik tanah atas nama I Nyoman Kastawa, S.Ag dan I Nyoman Danaya dengan harga Rp1,3 miliar dan mengenai tata cara pembayaran, Intan Prihatina dan pemilik tanah sepakat pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang Notaris dapatkan dari AA Putu Suryadi.

Yang diketahui oleh pemilik tanah dikarenakan ikut hadir bersama-sama di hadapan notaris, dan pada saat itu pemilik tanah tidak berkeberatan.

Namun ketika pemohon meminta agar diperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Desa Klumpu, luas 42.900 m2 atas nama I Nyoman Kastawa, S.Ag dan I Nyoman Danaya sebelum melakukan pembayaran, pemilik tanah tidak memegang sertifkat asli lantaran dipegang oleh orang lain yang bernama I Ketut Adi Astara.

“Kemudian pemegang asli sertifikat menyampaikan kepada AA Putu Suryadi apabila belum dilakukan pembayaran kepada I Ketut Adi Astara maka asli Sertifikat Hak Milik tidak akan diserahkan kepada Notaris,” bebernya.

Setelah disepakati akan mentransfer kepada I Ketut Adi Astara yang diketahui AA Putu Suryadi dan pemilik tanah, staf dari Intan Prihatina yang bernama Made Gede Agus Wiraguna mentransfer sejumlah Rp445 juta.

Agar tidak bolak-balik melakukan transfer, Intan menanyakan kembali kepada AA Putu Suryadi melalui Notaris kemana saja sisa uang akan di transfer dan ke nomor rekening siapa saja ditransfer karena akan mentransfer sekaligus.

“Kemudian klien kami melakukan pembayaran melalui Bank Permata dengan cara mentransfer sesuai rincian yang diberikan yakni ke rekening atas nama Ni Nyoman Sri Daita, I Ketut Adi Astara, AA Putu Suryadi dan Anak Agung Ngurah Agung,” bebernya.

Setelah Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 3 Mei 2016, dan Akta Kuasa Nomor 02 tertanggal 3 Mei 2016 ditandatangani oleh pemilik tanah, Intan menindaklanjuti prosesnya dengan membuatkan Akta Jual Beli di Notaris/PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H yang berkantor di Klungkung.

Di sana Notaris Nyoman Rupini meminta kwitansi kepada pemohon, sedangkan Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra tidak mengeluarkan kwitansi pelunasan.

Karena menurut Notaris Bagus Jayendra, Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 3 Mei 2016 merupakan kwitansi dan bukti pembayaran yang sah.

Oleh karena hal tersebut kemudian pemohon memilih untuk mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juni 2019, untuk mendapatkan kepastian hukum.

Atas gugatan tersebut telah keluar putusan tertanggal 25 Juni 2019 dengan amar putusan dimenangkan oleh Intan Prihatina. Setelah adanya putusan, I Nyoman Kastawa, dkk selaku tergugat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Oktober 2019.

Lagi-lagi amar putusan dimenangkan oleh Intan Prihatina dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan Intan Prihatina menindaklanjuti proses peralihan hak berdasarkan Akta Jual beli yang dibuat di Notaris Nyoman Anom Aggraeni SH.,M.Kn.

Sehingga terjadi peralihan hak dari I Nyoman Kastawa, S.Ag dan I Nyoman Danaya menjadi atas nama Intan Prihatina.

Namun seiring berjalannya waktu atau 7 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 27 Januari 2023, Intan dilaporkan oleh I Nyoman Kastawa.

Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/51/I/2023/SPKT/POLDA BALI tanggal 27 Januari 2023 tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Check Also

Biznet Perluas Jangkauan, Kembangkan Infrastruktur Kabel Fiber Optic Bawah Laut Pertama

Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital di Indonesia terus membuktikan komitmennya …