Jakarta, 9 November 2021 – Pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada hampir semua lini
kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, juga memunculkan gerakan kolaborasi dari berbagai
lapisan. Kerja nyata yang dilatarbelakangi semangat kolaborasi, terbukti meringankan beban mereka
yang terdampak, sehingga layak diapresiasi.
Anugerah Tangguh Adhiwirasana adalah ajang pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang
unggul dalam penanganan kebencanaan, yang diinisiasi Badan Nasional Penanganan Bencana
(BNPB). Tema tahun ini adalah Kolaborasi Indonesia Tangguh Bencana yang diharapkan dapat
menjadi penyemangat daerah dalam siklus penanganan pandemi COVID-19, serta percontohan bagi
daerah lain dalam mengembangkan kolaborasi penanganan bencana.
Apresiasi penanganan kebencanaan tersebut meliputi penanggulangan bencana alam dan non-alam.
Sedangkan penilaian dititikberatkan pada inisiatif inovasi dalam penanganan kesehatan, pemulihan
ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Juri terdiri atas tim profesional lintas bidang,
dengan Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri sebagai dewan juri kehormatan.
Dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Selasa (9/11), Ketua
Panitia Anugerah Tangguh Adhiswirasana, I Nyoman Gde Agus Asmara menjelaskan bahwa penilaian
telah dilaksanakan dalam beberapa tahap, sedangkan pemberian penghargaan rencananya akan
dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
Penilaian pertama adalah klaster berdasarkan aspek geografis dan kapasitas fiskal daerah. Tahap
penjaringan ini menggunakan data sekunder di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial ini dilakukan
pada sebanyak 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, untuk melihat kinerja daerah dalam
pengendalian pandemi. Menyusul berikutnya adalah self assesment dan sesi wawancara.
Menyoroti sesi wawancara yang dihadiri hampir seluruh kepala daerah beserta elemen terkait,
Nyoman menyebutkan bahwa hal tersebut mengindikasikan kolaborasi memang telah terjalin di
daerah-daerah unggulan tersebut, dengan pemimpin yang kolaboratif.
““Semua pihak sudah terlibat termasuk satgas daerah. Hal ini mengindikasikan daerah-daerah unggul
ini mampu menjalankan kolaborasi dengan baik,” terangnya.
Diakui Nyoman, penanganan pandemi sejauh ini belum ada rumusnya. Karena itu setiap daerah di
Indonesia sampai saat ini terus berproses dalam menangani pandemi secara efektif dan efisien.
Terkait hal tersebut, menurutnya, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara reguler tiap
tahun guna memberikan apresiasi bagi kepemimpinan kolaboratif dalam menangani kebencanaan.
“Juga diharapkan menjadi pemicu untuk terus berbenah, belajar, menyempurnakan strategi dan halhal lain di daerah untuk penanganan pandemi,” lanjutnya.
Kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi
menyampaikan ada beberapa kriteria yang dilihat terkait bagaimana daerah menghadapi kondisi
pandemi, terutama kolaborasi lintas sektor menjadi sesuatu yang harus dilakukan di masa pandemi.
“Tidak bisa hanya sektor kesehatan, sementara sektor lain tidak patuh. Saat rem darurat, semua
sektor harus melakukan hal yang sama. Bagaimana kebijakan pemerintah disikapi masyarakat
dengan patuh, bagaimana Pemda mengajak beberapa elemen masyarakat agar memahami
penerapan aturan PPKM,” paparnya.
Ia menjelaskan, situasi pandemi di Indonesia makin membaik. Kepatuhan protokol kesehatan juga
cukup baik, terutama dalam mengenakan masker. Namun situasi pandemi bukan hanya terkait
protokol kesehatan. “Tetap ada unsur lain seperti bagaimana mobilitas dibatasi, testing atau deteksi
dini untuk menemukan kasus positif dan memisahkan dengan masyarakat yang sehat, serta
vaksinasi,” ujarnya.
Dalam hal vaksinasi, hingga kini sebanyak 205 juta dosis vaksin sudah disuntikkan. Nadia tidak
memungkiri, bahwa masih ada tantangan dalam hal distribusi vaksin ke daerah, baik terkait
transportasi dari pusat ke provinsi hingga kabupaten/kota, atau jarak dari tempat tinggal penduduk
ke fasyankes terdekat.
Guna meminimalkan tantangan ini, salah satunya, tenaga kesehatan harus berkoordinasi melakukan
vaksinasi door to door. Sedangkan untuk daerah yang cakupan vaksinasinya mencapai 60-70% dapat
menyisir masyarakat yang masih ragu-ragu untuk divaksin. “Butuh banyak edukasi untuk meyakinkan
mereka agar mau divaksin dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama,” ujar Nadia.
Dalam hal edukasi, Ketua Dewan Pengawas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko menjelaskan bahwa
TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki kewajiban untuk meneruskan berita yang kredibel
kepada masyarakat guna meminimalkan informasi tidak benar.
“TVRI teratur memberikan informasi tentang perkembangan COVID untuk menyiarkan informasi
yang kredibel kepada masyarakat. Termasuk meneruskan informasi prestasi kepahlawanan kepala
daerah dan masyarakat dalam menangani pandemi di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Hal ini menurutnya, sebagai pendampingan kepada publik, karena media main stream masih
dipercaya memberikan berita yang lebih akurat dan bertanggung jawab. Untuk itu TVRI akan terus
melakukan literasi media kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Edukasi juga dilakukan TVRI
melalui media sosial untuk merangkul anak muda.
Pihaknya sangat mendukung ajang pemberian anugerah ini, karena mengandung banyak berita
kebaikan dan kisah kolaboratif dalam inovasi pengendalian pandemi yang dapat lebih digali,
kemudian ditularkan kepada publik Indonesia.
Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri,
Safrizal ZA mengatakan, meski situasi COVID-19 Indonesia sudah membaik, kewaspadaan tidak boleh
dilonggarkan.
“Situasi membaik bukan berarti persoalan sudah hilang. Virus masih ada, makanya tetap waspada
tidak boleh lengah. Sejak awal Bapak Presiden katakan kepada kita sistem penanganan yang kita
gunakan untuk pandemi adalah strategi gas dan rem,” ujarnya.
Safrizal menyampaikan, dengan kerja sama semua pihak dan memperhatikan situasi yang
berkembang, diharapkan bisa tercapai pertumbuhan ekonomi 4% bahkan 5% di akhir tahun 2021.
“Kita akan genjot perekonomian namun tetap dengan tingkat kedisiplinan tinggi dan saling
melindungi,” ujarnya.
Ia menekankan, meski angka kasus rendah di Indonesia, tapi itu menandakan bahwa COVID-19 masih
ada. Karenanya, ketaatan terhadap pembatasan dan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Setiap
pihak diharapkan bekerja sama berkolaborasi menjaga situasi yang sudah baik, mulai dari pemerintah
pusat hingga daerah, TNI Polri, lembaga, termasuk tentu saja masyarakat.
“Kita adalah hero (pahlawan) bagi sesama. Semuanya adalah pahlawan. Kita bisa melindungi orang
lain dengan seprotektif mungkin untuk mencegah penularan, sehingga kita bisa lanjutkan aktivitas
sosial ekonomi yang sudah mulai pulih,” tuturnya.