Lombok Timur -Indonesia masih memiliki banyak daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang membutuhkan perhatian karena masyarakat setempat tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya dukungan pemerintah pusat.
Menurut Nur Rahma Yenita, Ketua Program Studi Teknik elektro STTI dan Asesor Kompetensi Multimedia BNSP dalam Webinar Literasi Digital wilayah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat 5 November 2021, semua pihak harus bahu-membahu untuk keluar dari berbagai masalah di 3T.
“Terutama masalah fasilitas, infrastruktur yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan menggunakan teknologi digital,” ujar Rahma dalam webinar yang dipandu oleh Idfi Pancani ini.
Kendala-kendala itu, lanjut Rahma harus dihadapi sekitar 124 ribu mahasiswa yang tinggal di wilayah 3T yang di masa pandemi harus pulang kampung untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ditambah lagi ada 27.520.000 siswa di daerah 3T yang juga harus sekolah daring.
Konsep jarak jauh ini sebenarnya sudah dirancang sejak lama oleh pemerintah tapi pandemi mempercepat pemanfaatan internet dan aplikasi belajar selama pembelajaran jarak jauh pada daerah 3T. Dan tantangannya ketika PJJ ini diterapkan pada 3T, daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas terkait fasilitas PJJ.
Banyak siswa di daerah 3T menjadi terhalang skillnya akan pengetahuan terhadap teknologi pembelajaran sehingga proses PJJnya jadi terhambat. Padahal pasal 31 UUD 45 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Apapun alasannya apapun kondisinya di pusat atau di daerah 3T semuanya memiliki hak yang sama karena ujung tombak keberlangsungan suatu negara adalah generasi mudanya yang berpendidikan. Karena kuncinya ada di pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi.
Ini adalah PR pemerintah pusat dan daerah untuk menangani segala kendala terkait PJJ. Dan untuk memenuhi kebutuhan PJJ, pemerintah mengupayakan 5 kebutuhan yaitu jaringan listrik, komputer atau laptop, Smartphone, jaringan internet dan skill SDM untuk menggunakan gadget dan internet.
Kelima kebutuhan ini harus menyeluruh diupayakan karena jika tak ada 1 sisi saja maka tak akan berjalan dengan baik PJJ untuk keberlangsungan pendidikan.
Misal saja, perangkat digital tidak akan menyala kalau tidak ada listrik. Dan kalaupun ada baterai itu terbatas dan baterai itu harus di-charge supaya bisa digunakan dan durasinya tidak banyak. Sehingga kebutuhan listrik menjadi faktor penting namun kenyataannya banyak daerah daerah 3T yang fasilitas listriknya rendah.
Kalaupun ada jaringan listrik, masih ada listrik tenaga diesel yang kapasitas dayanya sangat terbatas semisal siang dimatikan malam baru nyala. Minimal anak didik harus punya smartphone, laptop perangkat yang wajib dimiliki untuk PJJ.
“Semua ini saling berkaitan karena itu fasilitas dan literasi digital perlu dilakukan secara bersamaan serta berkesinambungan di daerah 3T,” katanya.
Selain Rahma juga hadir pembicara lain yaitu Moh.Subiardi, SP Ketua MGMP Simulasi Digital Lombok Timur, Yazid Yanwar SAputra, Founder Meraki Agency dan Fisca sebagai Key Opinion Leader.
Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Siberkreasi. Kegiatan ini menargetkan 10.000.000 orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Literasi Digital di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dengan 4 pilar utama. Di antaranya Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.
Check Also
ICBC Indonesia merelokasi cabang di Area Pantai Indah Kapuk
JAKARTA – Bank ICBC Indonesia sebagai anak perusahaan dari ICBC Limited yang merupakan salah satu …