Mengenal Lebih Jauh UU ITE Tentang Perlindungan Data Pribadi

Sumbawa NTB -Belakangan banyak kejadian sejumlah netizen yang dilaporkan ke pihak berwajib karena berkomentar atau unggahan yang menyinggung dan mencemarkan nama baik orang lain, sebagian korbannya adalah artis.
Dalam UU ITE ada beberapa kejahatan siber yang diatur seperti konten illegal yang terdiri dari antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28 dan PAsal 29 UU ITE).
Menurut Iwan Haryanto, SH, MH, Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Samawa dalam Webinar Literasi Digital wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Oktober 2021, dasar pemberlakuan UU ITE sebagai bentuk Indonesia negara hukum.
“Adanya hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan dan pemerintah berdasarkan peraturan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan,” ujar Iwan dalam webinar yang dipandu oleh Kika Ferdind ini.
Selain itu terkait data pribadi yang merupakan data perseorangan tentang kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Beberapa peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi yaitu:

  1. UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
  2. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
  3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
  4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
  5. Undang-undang nomor 29 2004 tentang praktik kedokteran dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
  6. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.
  7. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan permen kominfo nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan.
    UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Namun dalam ketentuannya, terdapat Pasal 26 ayat (1) dan penjelasannya UU 19/2016, yang berbunyi:
    Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016:
    Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
    Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016:
    Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
    Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
    Dan Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.
    Selain Iwan juga hadir pembicara lainnya yaitu Gabrilianty Nastiti, Spv Accounting Analyst, Dedy Triawan, CEO MEC Indonesia dan Sri Rahma Dani sebagai Key Opinion Leader.
    Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Siberkreasi. Kegiatan ini menargetkan 10.000.000 orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari program Literasi Digital di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dengan 4 pilar utama. Di antaranya Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.

Check Also

Pantau Kebutuhan Daging saat Idul Adha, Polda Bali Datangi Tempat Pemotongan Hewan

DENPASAR – Personel Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali mendatangi salah tempat pemotongan hewan …