Kerap Dijadikan Alat Balas Dendam, Akademisi Sebut UU ITE Masuk Jadi Ancaman Dunia Maya

Ambon Maluku -Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE telah menjadi momok menakutkan pengguna media sosial Tanah Air. Hal itu terjadi lantaran UU ITE dianggap telah dimanfaatkan banyak pihak untuk mempidana pihak lain yang bersebrangan pendapat.
“Saat ini UU ITE telah disalahgunakan untuk melaporkan orang-orang yang menyampaikan kritik. Ini menjadi bentuk ancaman di dunia maya karena UU ITE idealnya untuk mencari keadilan, malah digunakan ajang balas dendam,” kata Cenuk Widiyastrina Sayekti, peneliti sekaligus dosen, saat berbicara dalam acara webinar Gerakan Nasional Literasi 2021 wilayah Kota Ambon, Maluku, Senin (27/9/2021).
Kata Cenuk, pemidanaan menggunakan ancaman UU ITE telah masuk menjadi salah satu bentuk ancaman di dunia maya, bersamaan dengan perundungan dunia maya, intimidasi, pembatasan akses dan blokir, kejahatan siber, pelanggaran privasi hingga sebaran berita bohong atau hoaks.
“Safenet telah melakukan survei kepada warganet di usia tertentu dan yang menjadi momok yang paling menakutkan adalah pencemaran nama baik komentar dan kritik dijadikan intrumen pemidanaan UU ITE. Untuk pembatasan informasi, kita masih bersyukur di Indonesia karena masih bisa bikin akun Facebook, kalau di China tidak bisa sampai dibuat platform sendiri yang menyerupai Facebook,” tambah Cenuk.
Dalam paparannya, Cenuk juga menyinggung mengenai apa yang akan terjadi tanpa adanya kebebasan berekspresi khususnya di dunia digital.
Misalnya hilangnya hak beropini atau mengungkapkan pendapat di muka umum, hilangnya hak mendapatkan informasi atau akses ke informasi publik, hilangnya hak kebebasan bagi media dan jurnalisme, hingga ancaman hilangnya kebebasan mengekpresikan hal yang sifatnya artistik, kultural dan kreatif.
Meski demikian, Cenuk juga menyampaikan bagaimana Indonesia memang tidak memiliki kebebasan berpendapat yang mutlak, seperti di Amerika Serikat.
“Di Amerika, seseorang mendapat kebebasan berpendapat secara mutlak. Ini berbeda dengan Indonesia . Di sana tidak ada aturan kebebasan berekspresi yang sampai menjadi ujaran kebencian,” lanjut Cenuk.
Di Indonesia, kebebasan berekpresi memiliki batasan jangan sampai melanggar hak orang lain, mendukung kebencian dan memicu diskriminasi atau kekerasan. Itu juga, kata Cenuk, yang coba dituangkan dalam UU ITE tahun 2008 pasal 27, 28, dan 29 yang sekarang telah direvisi menjadi UU ITE Nomor 11 tahun 2016.
“Dengan begitu masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya dan melatih kedewasan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial,” tambah Cenuk.
Selain Cenuk Widiyastrina Sayekti, berbicara juga dalam acara webinar Gerakan Nasional Literasi 2021 wilayah Kota Ambon, Maluku, Senin (27/9/2021) yaitu Alaika Abdullah, digital konten kreator, Ferdy Karel Soukotta duta wisata Indonesia dan Sondang Pratama, sutradara sekaligus key opinion leader.
Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital merupakan rangkaian panjang kegiatan webinar di seluruh penjuru Indonesia. Kegiatan ini menargetkan 10 juta orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Literasi Digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten dengan 4 pilar utama. Di antaranya Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.

Check Also

Pantau Kebutuhan Daging saat Idul Adha, Polda Bali Datangi Tempat Pemotongan Hewan

DENPASAR – Personel Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali mendatangi salah tempat pemotongan hewan …